TUGAS
RINGKASAN BUKU
OLEH:
NAMA
:
STEVANUS LEKI
NIM
:
130786206000023
PRODI/SEMESTER
: PGSD/IV (EMPAT)
MATA
KULIAH : PEMBELAJARAN ILMU SOSIAL SD
PENGASUH
M.K :
ARYLIEN LUDJY. ULY BIRE, SPd
PROGRAM
STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS
KARYADARMA KUPANG
KUPANG
2015
MODUL 1
Ilmu
Pengetahuan Sosial Sebagai Program Pendidikan
H. Nursid Sumaatmadja
1.1.
Hakikat
IPS Sebagai Program Pendidikan
Setiap orang sejak lahir, tidak terpisah dari
manusia lain, khususnya dari orangtua, dan lebih khusus lagi dari ibuyang
melahirkannya. Sejak saat itu si bayi telah melakukan hubungan dengan orang
lain, terutama dengan ibunya dan dengan anggota keluarga lainnya. Meskipun
masih sepihak, artinya dari orang-orang yang lebih tua terhadap dirinya,
hubungan sosial itu telah terjadi. Tanpa hubungan sosial dan bantuan dari
anggota keluarga lain, terutama dari ibunya,si bayi tidak berdaya itu, tidak
akan mampu tumbuh berkembang menjadi manusia dewasa.
Selanjutnya dalam pertumbuhan
jasmani dan perkembangan rohani sesuai dengan penambahan umur, pengenalan serta
pengalaman seseorang (si bayi) terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya
makin berkembang dan meluas. Pengenalan manusia lain di luar dirinya, tidak
hanya berbatas pada orang-orang dalam keluarga, melainkan meliputi teman
sepermainan, para tetangga, warga kampung, dan demikian seterusnya. Hubungan
sosial yang dilami, makin meluas.
Pengetahuan yang melekat pada diri
seseorang tersebut, termasuk yang melekat pada diri kita masing-masing, dapat
dirangkum sebagai “pengetahuan sosial”. Kelahiran kita sebagai manusia kemudian
diikuti oleh hubungan, pergaulan, penjelajahan, pemenuhan kebutuhan, dan lain
sebagainya yang dialami dalam kehidupan di masyarakat serta bermasyarakat,
telah membentuk pengetahuan sosial dalam diri kita masing-masing.
Kemudian, apabila kita hayati lebih
lanjut, kehidupan manusia di masyarakat dan bermasyarakat, tidak hanya meliputi
aspek-aspeklain yang berhubungan satu sama lain. Kehidupan manusia di
masyarakat itu beraspek majemuk atau multi aspek. Tak usah kita melihat keadaan
yang jauh-jauh, hayatilah kehidupan kita masing-masingdalam hubungan hidup
dengan orang-orang dalam masyarakat.
Dari kenyataan yang demikian dalam
kehidupan di masyarakat dan bermasyarakat, kebutuhan materi pokok yang meliputi
pangan, sandang dan papan, selain memancarkan aspek ekonomi dari kehidupan
tersebut, juga terkait dengan aspek kejiwaan atau aspek psikologi. Keterkaitan
aspek-aspek tersebut, dapat kita amati dan hayati dari kehidupan praktis
sehari-hari serta dari pengalaman kita masing-masing. Kebutuhan hidup manusia
sebagai anggota masyarakat, tidak hanya terbatas pada kehidupan ekonomi,
melainkan juga meliputi kehidupan penambahn pengetahuan dan ilmu yang seperti
kita lakukan saat ini. Tanpa menambah pengetahuan dan ilmu, kehidupan kita di
masyarakat akan tersisih dalam arti terdesak oleh orang lain yang lebih tinggi
pengetahuan dan ilmunya. Pengetahuan dan ilmu, sangat membantu kita manusia
memanfaatkan sumber daya bagi kesejahteraan.Oleh karena itu, pengetahuan dan
ilmu ini mengembangkan teknologi yang membantu kita meningkatkan kesejahteraan.
1.2.
Ruang
Lingkup dan Proses Pembelajaran IPS
IPS sebagai program pendidikan, tidak
hanya menyajikan pengetahuan sosial semata-mata, melainkan pula harus membina
peserta didik menjadi warga masyarakat dan warga negara yang memiliki
tanggungjawab atas kesejahteraan dalam arti yang seluas-luasnya. Oleh karena
itu, peserta didik yang dibinanya tidak hanya cukup berpengetahuan dan
berkemampuan berpikir tinggi, melainkan harus pula memiliki kesadaran yang
tinggi serta tanggung jawab yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakat,
bangsa, dan negara.
Sebagai bidang pengetahuan, ruang
lingkup IPS tidak dapat tidak, yaitu kehidupan
manusia dalam masyarakat atau manusia sebagai anggota masyarakat atau dapat
juga dikatakan manusia dalam konteks sosial.
Meninjau ruang lingkup IPS sebagai
program pendidikan, tidak dapat tidak, kita harus mulai dari ruang lingkup IPS
sebagai pengetahuan lebih dahulu. Oleh karena itu, kita wajib menelaah
satuan-satuan manusia sebagai kelompok di masyarakat. Satuan kelompok yang
paling mendasar tidak lain adalah keluarga yang terbentuk oleh ayah (suami),
ibu (istri) dan anak. Keluarga inti (nuclear
family)ini biasa juga disebut segitiga abadi. Dalam masyarakat yang
bagaimanapun, keluarga yang merupakan segitiga abadi ini selalu ada. Mulia dari
keluarga inilah tumbuh seseorang (individu) menjadi suatu pribadi, dan dalam
keluarga ini juga mulai berkembang aspek-aspek kehidupan sosial yang meliputi
hubungan sosial, ekonomi, psikologi sosial, budaya, sejarah, geografi serta
aspek politik. Keluarga sebagai wadah terjadinya kehidupan dan aspek sosial itu
kita kategorikan sebagai kelompok, sedangkan jika kita telaah dari fungsinya
yang mengatur kesejahteraan, ketertiban, hak dan kewajiban, serta keamanan,
dapat pula dikategorikan sebagai bentuk “pemerintah”bahkan juga “negara” yang
tidak formal.
Ch. H.Cooley menetapkan keluarga itu
sebagai kelompok perdana (primary group), yaitu kelompok yang memberi pengaruh
pertama dan utama terhadap pembentukan kepribadian. Sedangkan kelompok atau
organisasi sosial,seperti gugus depan gerakan pramuka, kelompok kawula muda,
karang taruna, bahkan sekolah hanyalah merupakan kelompok kedua (secondary
group) yang mempengaruhi secara sekunder terhadap pembentukan kepribadian.
Perkembangan dan kemajuan IPTEK dalam
bidang transportasi-komunikasi-informasi dewasa ini, juga meningkatkan hubungan
sosial manusia dari satu ruang geografi ke ruang geografi lainnya yang tidak
hanya satu arah, melainkan secara timbal arah, yang kita sebut “interaksi
sosial”. Proses ini tidak lagi tidak hanya terbatas pada aspek budaya,
melainkan telah meluas aspek-aspek lain seperti politik, dan terutma
ekonomi.proses ini juga telah menembus batas-batas lokal dan regional sampai ke
tingkat global. Proses hubungan sosial dan interaksi sosialini telah menjadi
proses globalisasi. Ruang lingkup IPS, tidak hanya terbatas pada kehidupan
sosial pada tingkat lokal dan regional, melainkan telah sampai ke tingkat
global.
Adapula nilai-nilai yang perlu
dikembangkan oleh IPS sebagai program pendidikan yaitu sebagai berikut:
1.2.1. Nilai
Edukatif
Salah
satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pendidikan IPS, yaitu adanya perubahan
prilaku sosial peserta didik ke arah yang lebih baik. Perilaku itu meliputi
aspek-aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Peningkatan perilaku kognitif
disini, tidak hanya terbatas makin meningkatnya pengetahuan sosial, melainkan
meliputi pula nalar sosial dan kemampuan mebcari altaernatif-alternatif
pemecahan masalah sosial. Oleh karena itu, materi yang dibhas pada pendidikan
IPS ini, jangan hanya terbatas pada kenyataan, fakta dan data sosial, melainkan
juga mengangkat masalah sosial yang terjadi sehari-hari. Pelontaran masalah
sosial itu tidak selalu dari kita sebagai guru IPS, melainkan lebih baik lagi
jika peserta didik sendiri mengangkat dan melontarkan masalah tersebut. Melalui
suasana yang demikian, nalar sosial dan kemampuan mencari alternatif pemecahan
masalah sosial dari peserta didik makin meningkat.
1.2.2. Nilai
Praktis
Kita
bersama sepakat bahwa pelajaran dan pendidikan apapun, nilainya tidak berarti,
apabila tidak dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan perkataan lain, pelajaran dan pendidikan tidak memiliki makna yang baik,
jika tidak memiliki nilai praktis. Oleh karena itu, pokok bahasan IPS itu, jangan
hanya tentang pengetahuan yang konseptual-teoritis belaka, melainkan digali
dari kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan keluarga, di pasar, di jalan,
di tempat bermain dan seterusnya. Dalam hal ini nilai praktis itu, disesuaikan
dengan tingkat umur dan kegiatan peserta didik setiap hari. Pengetahuan IPS
yang praktis tersebut bermanfaat dalam mengikuti berita, mendengarkan radio,
membaca buku cerita, menghadapi permasalahan kehidupan sehari-hari sampai
kepada pengetahuan IPS yang lainnya.
1.2.3. Nilai
Teoritis
Pendidikan IPS tidak hanya menyajikan
dan membahas kenyataan, fakta dan data yang terlepas-lepas, melaikan lebih jauh
daripada itu menelaah keterkaitan aspek kehidupan sosial dengan yang
lain-lainnya. Peserta didik dibina dan dikembangkan kemampuan nalarnyake arah
dorongan mengetahui sendiri kenyataan (sense
of reality) dan dorongan menggali sendiri di lapangan (sense of discovery). Kemampuan menyelidiki dan meneliti dengan
mengajukan berbagai pernyataan (sense of
inquiry) mereka dibina serta dikembangkan. Dengan demikian, kemampuan
mereka mengajukan “hipotesis” dan dugaan-dugaan terhadap suatu persoalan, juga
berkembang.
1.2.4. Nilai
Filsafat
Pembahasan ruang lingkup IPS secara bertahap dan keseluruhan
sesuai dengan perkembangan kemampuan peserta didik, dapat mengembangkan
kesadaran mereka selaku anggota masyarakatatau sebagai makhluk sosial. Melalui
proses yang demikian, peserta didik dikembangkan kesadaran dan penghayatannya
terhadap keberadaannya di tengah-tengah masyarakat, behkan juga di tengah-tengah
alam raya ini. Dari kesadarannya terhadapkeberadaan tadi, mereka disadarkan
pula tentang perananya masing-masingterhadap masyarakat, bahkan terhadap alam
lingkungan secara keseluruhan. Dengan perkataan lain, kemampuan mereka
merenungkan keberadaan dan peranannya di masyarakat ini, makin dikembangkan.
Atas kemampuan mereka berfilsafat, nilai filsafat yang demikian berfaedahnya
dalam kehidupan bermasyarakat, tidak luput dari perhatian pendidikan IPS.
1.2.5. Nilai
Ketuhanan
Kita dapat menghayati sendiri menikmati
yang kita peroleh sebagai manusia, makhluk sosial yang berbeda dengan makhluk
hidup yang lain, baiktumbuh-tumbuhan maupun binatang. Kenikmatan dari Tuhan
Yang Maha Kuasa berupa akal pikiran yang berkembang dan dapat dikembangkan yang
telah membawa manusia sendiri maupun memenuhi segala kebutuhannyadari sumber
daya yang telah disediakan oleh-Nya. Kenikmatan kita sebagai manusiamampu
menguasai IPTEK, menjadi landasan kita mendekatkan diri dan meningkatkan IMTAK
kepada-Nya.
1.3.
Hakikat
Sumber, Media, dan Evaluasi Pembelajaran IPS
Setelah kita membahas ruang lingkup dan pembalajaran
IPS, tentu kita akan bertanya dalam diri
kita masing-masing “Apakah yang menjadi sumber IPS dan sumber pembelajaran IPS
itu?”
Ruag lingkup IPS itu tidak lain adalah kehidupan
sosial manusia di masysrakat. Oleh karena itu, masyarakat inilah yang menjadi
sumberutama IPS. Aspak kehidupan sosial apapun yang kita pelajari, apakah itu
hubungan sosial, ekonomi, budaya, kejiwaan, sejarah, geografi ataukah itu
politik, bersumber dari masyarakat. Sebagai contoh secara langsung kita dapat
mengamati, mempelajari, bahkan mengalami aspek kehidupan sosial yang kita sebut
ekonomi, tidak terlepas dari masyarakat ataupun dengan perkataan lain, aspek
ekonomi ini bersumber di masyarakat.
Bacaan-bacaan seperti buku, surat kabar, majalah dan
makalah menjadi sumber materi dan pembelajaran IPS. Dalam aspek sejarah
benda-benda peninggalan masa lampau yang telah menjadi dokumen, sebagian masih
ada di tempatnya seperti candi-candi dan bangunan bersejarah lainnya.
Evaluasi pembelajaran IPS secara menyeluruh,
meliputi bentuk-bentuk tes dan nontes. Ke dalam bentuk tes, termasuk tes
obyektif, tes esai (uraian), dan tes lisan. Sedangkan ke dalam nontes, meliputi
tugas dan penampilan. Dalam pelaksanaan pembelajaran IPS ini tentu saja kita
menentukan bentuk mana yang paling serasi dengan tingkatkemampuan dan
perkembangan kemampuan peserta didik yang dievaluasi.
MODUL 2
KONSEP
DASAR ILMU-ILMU SOSIAL
H. Nursid Sumaatmadja
2.1.Konsep
Dasar Geografi, Sejarah, Antropologi, Sosiologi, Dan Psikologi Sosial
Menurut Dorothy J. Skeel (1979:18),
“Konsep adalah sesuatu yang tergambar dalam pikiran-suatu pemikiran, gagasan
atau suatu pengertian. Definisi lain yaitu Konsep adalah suatu citra mental
tentang sesuatu. Sesuatu tersebut dapat berups objek konkret ataupan gagasan
yang abstrak ”. sedangkan James G. Womack (1970:30) mengemukakan bahwa Konsep
Studi Sosial (IPS) yaitu suatu kata atau ungkapan yang berhubungan denga
sesuatu yang menonjol, sifat yang melekat. Pemahaman dan penggunaan konsep yang
tepat bergantung pada penguasaan sifat yang melekat tadi, pengertian umum kata
yang bersangkutan.
2.1.1. Geografi
Dari asal katanya, geografi itu berakar
dari kata geo berarti bumi, dan graphein berarti tulisan atau lukisan. Oleh
karena itu secara harafiah, geografi itu berarti lukisan tentang bumi. Namun
pada pembahasan para pakar geografi selanjutnya, pengertian itu tidak hanya
sekedar tulisan atau lukisan saja, melainkan meliputi juga penelaahannya lebih
jauh.
Geografi berkenaan dengan (1) geosfer
atau permukaan bumi, (2) alam lingkungan (atmosfer, litosfer, hidro-sfer,
biosfer), (3) umat manusia atau antroposfer, (4) persebaran keruangan fenomena
alam dan kehidupan termasuk persamaan serta perbedaaannya di permukaan bumi.
2.1.2. Sejarah
Menurut
Hugiono dan P.K. Poerwantana (1987:9) mendefinisikan sejarah sebagai berikut
“sejarah adalah gambaran tentang peristiwa-peristiwa masa lampau yang dialami
manusia, disusun secara ilmiah, meliputi urutan waktu, diberi tafsiran dan
analisis kritis sehingga mudah dimengerti dan dipahami”.
Sejarah
sebagai bidang ilmu sosial, memiliki konsep dasar yang menjadi karakter
dirinya, dan yang dapat dibina pada diri kita masing-masing, terutama pada diri
peserta didik. Konsep-konsep dasar itu adalah:
a. Waktu
b. Dokumen
c. Alur
peristiwa
d. Kronologi
e. Peta
f. Tahap-tahap
peradaban
g. Ruang
h. Evolusi
i.
Revolusi
2.1.3. Antropologi
Menurut
Koentjaraningrat (1990:11) secara singkat mengemukakan bahwa “antropologi
berarti ilmu tentang manusia”. Manusia dan binatang sebagai makhluk yang
diciptakan Tuhan Yang Maha Kuasa, sama-sama dikaruniai otak, namu otak manusia
dilengkapi oleh kemampuan yang berkembang dan dapat dikembangkan. Oleh karena
itu, manusia dengan akal pikirannya inilah yang menghasilkan kebudayaan.
Adapula
konsep-konsep dasar antropologi yang melekat pada kehidupan manusia antara lain
sebagai berikut:
a. Kebudayaan
b. Tradisi
c. Pengetahuan
d. Ilmu
e. Teknologi
f. Norma
g. Lembaga
h. Seni
i.
Bahasa
j.
Lambang
k. Dan
banyak hal serta fenomena yang dapat kita sendiri menggalinya.
2.1.4.
Sosiologi
Ilmu
sosial yang secara khusus mempelajari “interaksi sosial” ini adalah sosiologi.
Oleh karena itu, Brown dan Brown (1980:35) mengemukakan bahwa “sosiologi secara
kasar dapat didefenisikan sebagai studi ilmiah tentang interaksi umat manusia”
Konsep-konsep
dasar sosiologi sebagai berikut:
a. Interaksi
sosial
b. Sosialisasi
c. Kelompok
sosial
d. Perlapisan
sosial
e. Perubahan
sosial
f. Mobilisasi
sosial
g. Modernisasi
h. Patologi
sosial
i.
Dan konsep-konsep lain yang dapt digali
sendiri dari kenyataan dan proses kehidupan sehari-hari.
2.1.5.
Psikologi sosial
Psikologi
sosial sebagai salah satu bidang ilmu sosial, menurut Harold A. Phelps
(Fairchild, H.P.,dkk.:1982:290) “Psikologi Sosial adalah suatu studi ilmiah
tentang proses mental manusia sebagai makhluk sosial”. Dengan kata lain semua
hal yang meliputi prilaku manusia dalam konteks sosial yang terungkap pada
perhatian, minat, kemauan, sikap mental, reaksi emosional, harga diri,
kecerdasan, penghayatan, kesadaran dan dekian seterusnya.
Adapula
konsep-konsep dasar psikologi sosial, yang menjadi salah satu bagian dan kajian
ilmu sosial:
a. Emosi
terhadap obyek sosial
b. Perhatian
c. Minat
d. Kemauan
e. Motivasi
f. Kecerdasan
dalam menanggapi masalah sosial
g. Penghayatan
h. Kesadaran
i.
Harga diri
j.
Sikap mental
k. Masih
banyak fenomena kejiwaan yang lain yang dapat kita galilebih lanjut
2.2.Konsep
Dasar Ekonomidan Koperasi, Politik Dan Pemerintahan
2.2.1.
Ekonomi
dan koperasi
Menurut
Gerardo P. Sicat dan H.W Arndt (1991:3) mengemukakan bahwa ilmu ekonomi adalah
suatu studi ilmiah yang mangkaji bagaimana orang perorangan dan
kelompok-kelompok masyarakat menentukan pilihan. Manusia mempunyai keinginan
yang tidak terbatas. Untutk memuaskan bermacm ragam keinginan tersebut,
tersedia sumber daya yang dapat digunakan. Berbagai sumber daya ini tidak
tersedia dengan bebas. Karenanya, sumber daya ini langaka dan mempunyai
berbagai kegunaan alternatif. Pilihan pengunaan dapat terjadi antar
pengunaan sekarang (hari ni) dan
pengunaan esok hari (masa depan).....selain itu, penggunaan sumber daya
tersebut menimbulkan pula biaya dan manfaat maka diperlukan pertimbangan
efisien dalam penggunaan sumber daya.
Sedangkan
Internasional Cooperatif Alliance (ICA)
dalm buku the cooperative Principles, karangan
P.E. Weraman (A.A. Chaniago, Ch. Toweula dkk.: 1995:225) memberikan definisi:
Koperasi
adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum; yang bertujan untuk perbaikan
sosial ekonomi anggotanya malalui memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan
berusaha bersama saling membantu satu dengan yang lainnya dengan cara membatasi
keuntungannya, usaha tersebut harus di dasarkan atas prinsip-prinsip koperasi.
Sedangkan
berdasarkan tulisan Bapak Koperasi Indonesia, Dr. Mohammad Hatta, pada Hari
Koperasi ke-1 tanggal 12 Juli 1951 (A.A Chiniago, Ch. Taweula dkk.: 1995:225)
memberikan definisi: “Koperasi adalah bangun organisasi sebagai badan usaha
bersama berdasarkan asas kekeluargaan”.
Adapula
konsep-konsep dasar yang menjadi kunci dua pokok persoalan yang erat kaitannya
satu sama lain. Konsep-konsep itu sebagai berikut:
a. Kalangan
sumber daya
b. Keterbatasan
sumber daya
c. Kebutuhan
yang tidak terbatas
d. Konsumsi-produksi-distribusi
e. Penawaran-permintaan
f. Kekeluargaan
g. Keuntungan
ekonomi
h. Keuntungan
sosial
i.
Alternatif pemanfaatan sumber daya
j.
Sumber daya alternatif
k. Sumber
daya yang terbarukan
l.
Modal
m. Tenaga
kerja
n. Pemuasan
kebutuhan
o. Surplus-minus-keseimbangan
p. Efektif-efisien-produktif
q. Dan
hal-hal lain yang dapat kita gali sendiri lebih jauh.
2.2.2.
Politik
dan pemerintahan
secara
singkat Mildred Parten (Fairchild, H.P., dkk.: 1982:224) mengemnukakan bahwa
Ilmu Poitik adalah teori, kiat dan praktik memerintah. Sedangkan di pihak lain,
J. Barents (Miriam Budiardjo : 119:9) dalam ilmu politika mengemukakan
definisi: Ilmu Politik adalah ilmu yang mempelajari negara...yang merupakan
bagian dari kehidupan masyarakat; Ilmu
Politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya.
Selanjutnya
pengertian pemerintahan menurut Brown dan Brown yaitu “pemerintahan adalah
semua aparat dan proses yang melaksanakan penyelenggaraan aktifitas negara”
sedangkan menurut Charles J. Bushnell (Fairchild, H.P.,dkk.: 1982:132)
“Pemerintahan organisasi penjelmaan suatu negara, pemerintahan adalah negara
dalam penampilan praktisnya, pemerintah sebagai suatu proses merupakan
pelaksanaan fungsi negara dalam suatu aspeknya”.
Adapula konsep-konsep dasar yang menjadi kunci
dua pokok persoalan yang erat kaitannya satu sama lain. Konsep-konsep itu
sebagai berikut:
a. Kekuasaan
b. Negara
c. Undang-undang
d. Kabinet
e. Dewan
perwakilan rakyat
f. Dewan
pertimbangan agung
g. Mahkamah
agung
h. Kepemimpinan
i.
Demokrasi
j.
Wilayah
k. Kedaulatan
rakyat
l.
Otoriter
m. Monarki
n. Republik
o. Dan
hal-hal lain yang dapat kita gali sendiri lebih jauh berdasarkan
pengamatan serta pengalaman.
MODUL
3
KETRAMPILAN
DASAR IPS DALAM PELAKSANAAN TUGAS SEBAGAI GURU DAN DALAM KEHIDUPAN
H. Djakaria M. Nur
3.1.Ketrampilan
Dasar Ilmu-Ilmu Sosial
Sebagai guru yang profesional, selain mampu mengusai
materi yang akan diajarkan kepada para siswanya, ia juga harus mampu
mentransfernya sehingga hasil belajar siswa dapat optimal. Di sinilah
diperlukan ketrampilan guru untuk memilih metode yang tepat, dapat menggunakan
sumber belajar, dapat membuat dan menggunakan alat bantu/media dan alat peraga,
mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif dan lain sebagainya.
Secara singkat ada beberapa ketrampilan khususnya
guru geografi berkenaan dengan kegiatan belajar-mengajar topik/bahasan
geografi.
3.1.1. Metode
Pembelajaran
3.1.2. Penggunaan
sumber belajar
3.1.3. Penggunaan
Media/Alat Pembelajaran
3.1.4.
Menciptakan Suasana Belajar yang
Kondusif
3.2.
Ketrampilan
Sosial
Berbagai
ketrampilan dasar IPS dapat diterapkan dal kehidupan sosial bermasyarakat, baik
dalam melihat persoalan sosial yang terdapat di lingkungan masyarakat, seperti
faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya permasalahan maupun upaya untuk
mengatasi permasalahan tersebut, baik dengan pendekatan berbagai bidang stu
ilmu-ilmu sosial menyeluruh.
MODUL
4
INDIVIDU
MASYARAKAT DALAM PROSES SOSIAL BUDAYA
E. Maryani, M.S
4.1.Pengertian
Individu
Individu adalah satu kesatuan utuh antara jasmani
dan rohani. Setiap individu mempunyai ciri khas dan kebutuhan yang tersendiri.
Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, setiap individu membutuhkan individu lain.
Karena itulah individu selalu hidup berkelompok membentuk masyarakat. Dalam
ilmu sosial individu merupakan bagian terkecil dari kelompok masyarakat
yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Misalnya
keluarga sebagai kelompok sosial yang terkecil terdiri dari ayah, ibu dan anak.
Ayah merupakan individu yang sudah tidak dapat dibagi lagi, demikian pula Ibu.
Anak masih dapat dibagi sebab dalam suatu keluarga jumlah anak dapat lebih
dari satu.
4.2.
Manusia
Selaku Makhluk Individu
Individu adalah seseorang/seorang manusia secara
utuh. Utuh di sini diartikan sebagai suatu sifat yang tidak dapat dibagi-bagi.
Merupakan satu kesatuan antara jasmaniah dan rohaniah yang melekat pada diri
seseorang.Manusia selaku individu mempunyai 3 naluri,yaitu :
4.2.1.
Naluri untuk mempertahankan kelangsungan
hidup.
4.2.2.
Naluri untuk mempertahankan kelanjutan
penghidupan keturunan.
4.2.3.
Naluri ingin tahu dan mencari kepuasan.
4.3.
Manusia Selaku Makhluk Sosial
Manusia adalah makhluk yang tidak dapat dengan
segera menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pada masa bayi sepenuhnya
manusia tergantung kepada individu lain. Ia belajar berjalan,belajar
makan,belajar berpakaian,belajar membaca,belajar membuat sesuatu dan
sebagainya,memerlukan bantuan orang lain yang lebih dewasa.
Malinowski(1949), salah satu tokoh ilmu
Antropologi dari Polandia menyatakan bahwa ketergantungan individu terhadap
individu lain dalam kelompoknya dapat terlihat dari usaha-usaha manusia dalam
memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan sosialnya yang dilakukan melalui
perantaraan kebudayaan.
Rasa aman secara khusus tergantung
kepada adanya system perlindungan dalam rumah,pakaian dan peralatan.
Perlindungan secara umum, dalam pengertian gangguan/kelompok lain akan lebih
mudah diwujudkan kalau manusia berkelompok. Untuk menghasilkan keamanan dan
kenyamanan hidup berkelompok ini,diciptakan aturan-aturan dan
kontrol-kontrol social tentang apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan
oleh setiap anggota kelompok.Selain itu ditentukan pula siapa yang berhak
mengatur kehidupan kelompok untuk tercapainya tujuan bersama.
4.4.
Pengertian
Masyarakat
Masyarakat, dalam Bahasa Inggris disebut society
artinya sekelompok manusia yang hidup bersama, saling berhubungan dan
mempengaruhi,saling terikat satu sama lain sehingga melahirkan kebudayaan yang
sama. Pengertian sekelompok manusia di sini tidak mempunyai batas yang jelas
harus beberapa orang, tetapi jumlahnya minimal 2 orang.
Masyarakat adalah sejumlah orang yang
hidup dalam suatu daerah saling berhubungan dan terikat satu sama lain,
sehingga memiliki rasa solidaritas dan menghasilkan kebudayaan.
Setiap individu dalam masyarakat
mempunyai peran dan kedudukan yang berbeda. Setiap individu diharapkan dapat
berperan sesuai dengan kedudukannya sehingga tercipta ketertiban, kenyamanan,
kestabilan hidup bermasyarakat, yang akhirnya tujuan bersama dapat tercapai.
4.5.
Struktur
Sosial Budaya, Pranata Sosial Budaya Dan Proses Sosial Budaya
Individu dalam masyarakat tersusun
menurut suatu sistem yang saling terkait satu sama lain. Dalam setiap
masyarakat ada perbedaan-perbedaan sosial yang lahir dari adanya perbedaan
individu seperti bentuk fisik, minat, kemampuan berpikir dan berkarya,
kebudayaan serta agama. Bila perbedaan ini tersusun secara bertingkat, ada yang
tinggi, sedang dan rendah maka disebut stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial
dapat disebabkan oleh faktor kekayaan, kekuasaan, kehormatan dan ilmu
pengetahuan.
Individu mempunyai kebutuhan. Untuk
memenuhi kebutuhan, karena itu diperlukan wadah atau tempat berinteraksinya
individu menurut pola perilaku tertentu dan sesuai dengan norma dan kebudayaan
tertentu pula. Maka timbullah pranata sosial budaya yang dapat berupa pranata
ekonomi, sosial, politik, pendidikan, agama, bahasa, seni dan teknologi.
Mengingat manusia selalu berinteraksi
dengan individu lain baik dalam satu kelompok maupun dengan individu di luar
kelompoknya, maka terjadi proses sosial budaya yang mengarah kepada perubahan
sosial dan budaya. Interaksi tersebut tidak selamanya sepaham, dalam arti
menimbulkan kerja sama, tetapi dapat juga menimbulkan pertikaian dan
persaingan.
MODUL
5
MASYARAKAT
SEBAGAI UNSUR NEGARA
Drs. Marsidi, S.U.
5.1. PENGERTIAN
NEGARA
Negara merupakan suatu organisasi
di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama
mendiami suatu wilayah (territorial) tertentu dengan mengakui adanaya suatu
pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa
kelompok manusia yang ada di wilayahnya.Organisasi negara dalam suatu wilayah
bukanlah satu-satunya organisasi, ada organisasi-organisasi lain (keagamaan,
kepartaian, kemasyarakatan dan organisasi lainnya yang masing-masing memiliki
kepribadian yang lepas dari masalah kenegaraan). Secara umum negara dapat
diartikan sebagai suatu organisasi utama yang ada di dalam suatu wilayah karena
memiliki pemerintahan yang berwenang dan mampu untuk turut campur dalam banyak
hal dalam bidang organisasi-organisasi lainnya.
Terdapat beberapa elemen yang
berperan dalam membentuk suatu negara. Elemen-elemen tersebut adalah:
5.1.1. Masyarakat
Masyarakat merupakan unsur
terpenring dalam tatanan suatu negara. Masyarakat atau rakyat merupakan suatu
individu yang berkepentingan dalam suksesna suatu tatanan dalam pemerintahan.
Pentingnya unsur rakyat dalam suatu negara tidak hanya diperlukan dalam ilmu
kenegaraan (staatsleer) tetapi perlu juga perlu melahirkan apa yang disebut
ilmu kemasyarakatan (sosiologi) suatu ilmu pengetahuan baru yang khusus
menyelidiki, mempelajari hidup kemasyarakatan. Sosiologi merupakan ilmu
penolong bagi ilmu hukum tata negara.
5.1.2. Wilayah (teritorial)
Suatu negara tidak dapat berdiri
tanpa adanya suatu wilayah. Disamping pentingnya unsur wilayah dengan
batas-batas yang jelas, penting pula keadaan khusus wilayah yang bersangkutan,
artinya apakah layak suatu wilayah itu masuk suatu negara tertentu atau
sebaliknya dipecah menjadi wilayah berbagai negara. Apabila mengeluarkan
peraturan perundang-undangan pada prinsipnya hanya berlaku bagi orang-orang
yang berada di wilayahnya sendiri. Orang akan segera sadar berada dalam suatu
negara tertentu apabila melampaui batas-batas wilayahnya setelah berhadapan
dengan aparat (imigrasi negara) untuk memenuhi berbagai kewajiban yang ditentukan.
5.1.3. Pemerintahan
`Ciri khusus dari pemerintahan
dalam negara adalah pemerintahan memiliki kekuasaan atas semua anggota
masyarakat yang merupakan penduduk suatu negara dan berada dalam wilayah
negara.
Ada empat macam teori mengenai
suatu kedaulatan, yaitu teori kedaulatan Tuhan, kedaulatan negara, kedaulatan
hukum dan kedaulatan rakyat.
5.2. PENGERTIAN
KONSTITUSI
Kata “Konstitusi” berarti
“pembentukan”, berasal dari kata kerja yaitu “constituer” (Perancis) atau
membentuk. Yang dibentuk adalah negara, dengan demikian konstitusi mengandung
makna awal (permulaan) dari segala peraturan perundang-undangan tentang negara.
Belanda menggunakan istilah “Grondwet” yaitu berarti suatu undang-undang yang
menjadi dasar (grond) dari segala hukum. Indonesia menggunakan istilah Grondwet
menjadi Undang-undang Dasar.
Konstitusi pada umumnya bersifat
kondifaksi yaitu sebuah dokumen yang berisian aturan-aturan untuk menjalankan
suatu organisasi pemerintahan negara, namun dalam pengertian ini, konstitusi
harus diartikan dalam artian tidak semuanya berupa dokumen tertulis (formal).
Namun menurut para ahli ilmu hukum maupun ilmu politik konstitusi harus
diterjemahkan termasuk kesepakatan politik, negara, kekuasaan, pengambilan
keputusan, kebijakan dan distibusi maupun alokasi Konstitusi bagi organisasi
pemerintahan negara yang dimaksud terdapat beragam bentuk dan kompleksitas
strukturnya, terdapat konstitusi politik atau hukum akan tetapi mengandung pula
arti konstitusi ekonomi
Di beberapa negara terdapat
dokumen yang menyerupai konstitusi, namun oleh negara tersebut tidak disebut
sebagai konstitusi.
5.3. TUJUAN
DARI KONSTITUSI
Pada umumnya hukum bertujuan
untuk mengadakan tata tertib untuk keselamatan masyarakat yang penuh dengan
konflik antara berbagai kepentingan yang ada di tengah masyarakat. Tujuan hukum
tata negara pada dasarnya sama dan karena sumber utama dari hukum tata negara
adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar, akan lebih jelas dapat dikemukakan
tujuan konstitusi itu sendiri.
Konstitusi juga memiliki tujuan
yang hampir sama deengan hukum, namun tujuan dari konstitusi lebih terkait
dengan:
1.
Berbagai
lembaga-lembaga kenegaraan dengan wewenang dan tugasnya masing-masing.
2.
Hubungan
antar lembaga negara
3.
Hubungan
antar lembaga negara(pemerintah) dengan warga negara (rakyat).
4.
Adanya
jaminan atas hak asasi manusia
5.
Hal-hal
lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan tuntutan jaman.
Semakin
banyak pasal-pasal yang terdapat di dalam suatu konstitusi tidak menjamin bahwa
konstitusi tersebut baik. Di dalam praktekna, banyak negara yang memiliki
lembaga-lembaga yang tidak tercantum di dalam konstitusi namun memiliki peranan
yang tidak kalah penting dengan lembaga-lembaga yang terdapat di dalam
konstitusi. Bahkan terdapat hak-hak asasi manusia yang diatur diluar konstitusi
mendapat perlindungan lebih baik dibandingkan dengan yang diatur di dalam
konstitusi.
5.4. HUBUNGAN
NEGARA DENGAN KONSTITUSI
Berhubungan sangat erat,
konstitusi lahir merupakan usaha untuk melaksanakan dasar negara. Dasar negara
memuat norma-norma ideal, yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal oleh
UUD (Konstitusi) Merupakan satu kesatuan utuh, dimana dalam Pembukaan UUD 45
tercantum dasar negara Pancasila, melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga
melaksanakan dasar negara.
5.5. PANCASILA
DAN KONSTITUSI DI INDONESIA
Seperti yang kita ketahui dalam
kehidupan bangsa Indonesia, Pancasila merupakan filosofische grondslag dan
common platforms atau kalimatun sawa. Pada masa lalu timbul suatu permasalahan
yang mengakibatkan Pancasila sebagai alat yang digunakan untuk mengesahkan
suatu kekuasaan dan mengakibatkan Pancasila cenderung menjadi idiologi
tertutup. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa pancasila berada di atas
dan diluar konstitusi. Pancasila disebut sebagai norma fundamental negara
(Staatsfundamentalnorm) dengan menggunakan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky.
Teori Hans Kelsen yang mendapat
banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang
membentuk piramida hukum (stufentheorie). Salah seorang tokoh yang
mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky.
Teori Nawiaky disebut dengan theorie von stufenufbau der rechtsordnung. Susunan
norma menurut teori tersebut adalah:
1. Norma fundamental negara
(Staatsfundamentalnorm);
2. Aturan dasar negara
(staatsgrundgesetz);
3. Undang-undang formal (formell
gesetz); dan
4. Peraturan pelaksanaan dan
peraturan otonom (verordnung en autonome satzung).
Dalam
pidatonya, Soekarno menyebutkan dasar negara sebagai Philosofische grondslag
sebagai fondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya yang diatasnya akan
didirikan bangunan negara Indonesia. Soekarno juga menyebutnya dengan istilah
Weltanschauung atau pandangan hidup. Pancasila adalah lima dasar atau lima
asas.
Jika
masalah dasar negara disebutkan oleh Soekarno sebagai Philosofische grondslag
ataupun Weltanschauung, maka hasil dari persidangan-persidangan tersebut, yaitu
Piagam Jakarta yang selanjutnya menjadi dan disebut dengan Pembukaan UUD 1945,
yang merupakan Philosofische grondslag dan Weltanschauung bangsa Indonesia.
Seluruh nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar
negara Indonesia, termasuk di dalamnya Pancasila.
MODUL 6
6.1. Aturan-aturan dalam Kehidupan
Berbangsa
Manusia dilahirkan ke dunia seorang diri
dan dalam keadaan tidak berdaya. Untuk memberdayakan manusia itu diperlukan
bantuan orang lain, seperti orang tua, kakak, atau saudara-saudara yang
lainnya. Hal ini menandakan, bahwa tiada seorang pun manusia yang dapat hidup
sendiri dan menyendiri. Secara kodrati manusia dilahirkan ke dunia mempunyai 3
(tiga) kedudukan, yaitu sebagai makhluk Tuhan yang mulia, karena dilengkapi
dengan akal pikiran; sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial dan
sebagai kesatuan antarunsur rohani dan jasmani.
Dalam hidup dan kehidupannya manusia
mempunyai kepentingan dan cita-cita. Kepentingan dan cita-cita tersebut dalam
pencapaiannya tidak tertutup kemungkinan akan bertabrakan dengan kepentingan
dan cita-cita orang lain, sehingga menimbulkan konflik. Begitu juga dalam
negara Indonesia yang memiliki ciri heterogen mempunyai berbagai unsur konflik
yang oleh Kuntjaraningrat digambarkan ada 5 unsur, yaitu (1) manakala warga dua
suku bangsa masing-masing bersaing dalam hal mendapatkan lapangan pekerjaan
yang sama; (2) manakala warga dari suatu suku bangsa memaksakan kehendaknya
kepada suku bangsa lain; (3) manakala warga dari suatu suku bangsa memaksakan
ajaran agamanya kepada suku bangsa lain yang berbeda agama; (4) manakala ada
upaya dari suatu suku bangsa untuk mendominasi suku lainnya; dan (5) manakala
ada permusuhan secara adat di antara suku bangsa yang ada.
Untuk mengatasi berbagai potensi konflik
yang ada dalam masyarakat ada beberapa sikap perbuatan yang harus dilakukan
oleh warga masyarakat, sebagaimana dinyatakan oleh Jusman Iskandar, yaitu: (1)
mengakui akan martabat dan harga diri seseorang; (2) mengakui akan adanya
potensi dan sumber-sumber yang dimiliki oleh seseorang; (3) mengakui arti
pentingnya kebebasan untuk mengutarakan cita-cita; (4) mengakui akan adanya
kemampuan yang besar dalam diri seseorang; (5) mengakui hak-hak yang dimiliki
oleh setiap individu; (6) mengakui akan arti pentingnya perjuangan dan usaha
perseorangan; (7) mengakuti akan pentingnya hak perseorangan untuk mendapatkan
bantuan dari orang lain; dan (8) mengakui akan arti pentingnya organisasi
sosial yang ada di masyarakat.
Selain ucapan perilaku di atas, untuk
mengurangi terjadinya konflik diperlukan adanya norma atau kaidah yang mengatur
kehidupan masyarakat dengan adanya norma atau kaidah ucapan atau perilaku
seseorang akan menjadi terkendali dan terarah sesuai dengan norma yang berlaku.
Norma-norma yang ada dan berkembang di
masyarakat di antaranya adalah norma agama yang sumbernya adalah dari Tuhan
Yang Maha Esa, di mana pelaksanaan sanksinya pada umumnya dilaksanakan di
akherat. Norma Kesopanan yang bersumber pada kepatuhan atau kepantasan yang
berlaku dalam masyarakat. Norma kesusilaan merupakan norma yang bersumber pada
hati nurani atau hati sanubari seseorang, sehingga sanksinya pun pada umumnya
berupa penyesalan dalam diri. Norma adat bersumber pada kebiasaan yang
turun-temurun serta dirasakan sebagai suatu kewajiban oleh penganutnya,
sehingga sanksinya pun berupa pengucilan atau pengusiran oleh masyarakat adat
setempat. Keempat norma tersebut relatif. Oleh karena itu lahirlah norma hukum
yang bersumberkan kepada lembaga resmi yang ditunjuk untuk membuat norma hukum,
sanksinya lebih pasti dan termuat terlebih dahulu, sehingga lebih menjamin
kepastian hukum.
Antara norma-norma yang ada tersebut
memang satu sama lain berbeda, terutama dilihat dari sumber dan pelaksanaan
sanksinya. Namun sebenarnya antara norma-norma itu satu sama lain tidak dapat
dipisahkan, dalam arti saling melengkapi dan mempertegas.
6.2. Aturan-aturan dalam Kehidupan
Bernegara
Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang
terjadi di masyarakat secara adil, maka para aparatur hukum harus menegakkan
hukum dengan sebaik-baiknya. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan
ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa
memperoleh pengayoman dan hak-haknya terlindungi. Dalam menegakkan hukum terdapat
tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan,
dan keadilan.
Dalam rangka mewujudkan sistem hukum
nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, maka pembangunan bidang
hukum harus mencakup sektor materi hukum, sektor sarana dan prasarana hukum,
serta sektor aparatur hukum. Aparatur hukum yang mempunyai tugas untuk
menegakkan dan melaksanakan hukum adalah antara lain lembaga kepolisian,
kejaksaan, dan kehakiman. Fungsi utama Lembaga Kepolisian adalah sebagai lembaga
penyidik; sedangkan kejaksaan berfungsi utama sebagai lembaga penuntut; serta
lembaga kehakiman sebagai lembaga pengadilan/pemutus perkara.
Berdasarkan pasal 10 ayat 1
Undang-undang No. 14 tahun 1970 bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh
badan pengadilan dalam empat lingkungan yaitu 1) Peradilan Umum, 2) Peradilan
Agama, 3) Peradilan Militer; dan 4) Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Umum
merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya; sedangkan Peradilan Militer,
Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus
karena mengadili perkara-perkara tertentu dan mengadili golongan rakyat
tertentu. Keempat lingkungan peradilan tersebut masing-masing mempunyai
lingkungan wewenang mengadili tertentu serta meliputi badan peradilan secara
bertingkat, yaitu pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat
kasasi.
Hak dan kewajiban yang dimiliki warga
negara mempunyai hubungan erat dengan hukum, di mana hak dan kewajiban yang
melekat pada seseorang itu muncul karena ditentukan atau diciptakan oleh hukum.
Tatanan yang diatur atau diciptakan hukum baru akan menjadi kenyataan apabila
kepada subjek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Setiap hubungan hukum
yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yaitu di satu pihak hak
dan dilain pihak kewajiban.
Dalam kehidupan di masyarakat, hak dan
kewajiban selalu berkaitan, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan, karena
setiap hak selalu didahului atau diikuti kewajiban, yang berarti tiada hak
tanpa kewajiban.
Bangsa Indonesia melihat hak tidak
terlepas dari kewajiban. Dengan demikian, manusia Indonesia baik sebagai warga
negara maupun sebagai warga masyarakat, mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
Hak dan kewajiban harus selalu digandengkan, dengan maksud untuk memelihara
ketertiban, keamanan, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan, dimana
setiap hak mengandung kewajiban dan demikian pula sebaliknya dalam setiap
kewajiban terkandung hak yang dapat dituntut.
Untuk menjamin hak yang dimiliki warga
negara/penduduk, pemerintah telah merumuskan beberapa hak yang dituangkan dalam
UUD 1945 yaitu: hak kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak, hak berpolitik, hak berserikat dan berkumpul, hak
memilih agama yang diyakininya, hak membela negara, hak dipelihara oleh negara,
dan sebagainya. Sedangkan kewajiban yang diatur dalam UUD 1945 antara lain
kewajiban menjunjung hukum, kewajiban menjunjung pemerintah, kewajiban membela
negara, dan sebagainya. Hak dan kewajiban warga negara/penduduk selain diatur
dalam UUD 1945 diatur pula dalam peraturan yang ada di bawah UUD 1945. Dengan
adanya pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara dalam peraturan
perundangan negara, menunjukkan bahwa di negara kita hak dan kewajiban warga
negara mendapat jaminan atau perlindungan hukum..........................................
